[Analisis SMM] Tsingshan di Indonesia Menyelesaikan Pengiriman yang Tertahan saat Malaysia Membebaskan Bea Anti-Dumping

Telah Terbit: Mar 9, 2026 17:18

Baru-baru ini, pasar baja tahan karat Malaysia terguncang oleh gangguan rantai pasok setelah beberapa pengiriman baja tahan karat canai dingin dari Tsingshan Indonesia menghadapi hambatan berat dalam proses pengeluaran bea cukai. Situasi mendadak “tertahan di bea cukai” ini memicu kekhawatiran kuat di kalangan pengolah hilir lokal terkait stabilitas pasokan dan volatilitas harga spot.

Namun, warta pemerintah terbaru yang diterbitkan Pemerintah Federal Malaysia akhirnya membalikkan keadaan, meski permainan kebijakan di baliknya masih jauh dari selesai.

Solusi: Pengecualian Resmi untuk Entitas Indonesia Tertentu

Pada 6 Maret 2026, Kejaksaan Agung Malaysia secara resmi menerbitkan Customs (Anti-Dumping Duties) Order 2026 (Amendment) Order 2026 dalam warta P.U. (A) 120. Dokumen ini memberikan koreksi penting terhadap kebijakan antidumping terkait Indonesia.

Dalam jadwal yang telah diubah untuk “Republik Indonesia”, kategori luas “Produsen atau eksportir lainnya” didefinisikan ulang untuk secara tegas mengecualikan PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (anak perusahaan Tsingshan Holding Group).

  • Periode Berlaku dan Berlaku Surut: Amandemen ini berlaku surut, resmi berlaku sejak 15 Januari 2026 hingga 23 April 2026.
  • Produk Terdampak dan Kode HS: Kebijakan ini berlaku untuk baja tahan karat canai dingin dalam bentuk koil, lembaran, atau bentuk lainnya dengan ketebalan tidak lebih dari 6,5 milimeter. Kode Harmonized System (HS) Malaysia yang terkait adalah:
    • 7219.31.00 00
    • 7219.32.00 00
    • 7219.33.00 00
    • 7219.34.00 00
    • 7219.35.00 00
    • 7220.20.10 00
    • 7220.20.90 00 (Catatan: Tidak termasuk baja tahan karat canai dingin dengan finishing bright annealed (BA), No. 8 mirror finish, embossed, rigidised, etched, atau coloured, atau yang memiliki nilai kekerasan melebihi 250HV).

Jejak Historis: Apakah “Tertahan di Bea Cukai” Sekadar Kekeliruan Administratif?

Tinjauan SMM atas warta historis menunjukkan bahwa Tsingshan Indonesia sejak lama memiliki “perisai bebas pajak”. Pada 26 April 2021, ketika Malaysia memberlakukan Customs (Anti-Dumping Duties) Order 2021 [P.U. (A) 197], yang mengenakan bea antidumping 5 tahun atas baja tahan karat canai dingin dari Indonesia dan Vietnam, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy secara eksplisit dikecualikan sejak awal.

Namun, ketika kebijakan memasuki fase perpanjangan/transisi pada awal 2026 (pasca-15 Januari), tampaknya terjadi kelalaian administratif. Klausul pengecualian tidak otomatis dibawa, sehingga pengiriman yang masuk dikenai bea maksimum 34,82% yang ditetapkan untuk “Produsen Indonesia lainnya”, memicu penyumbatan di bea cukai. Amandemen berlaku surut yang diterbitkan pada 6 Maret pada dasarnya memperbaiki kekeliruan ini, memulihkan status pengecualian perusahaan dan memungkinkan kargo yang tertahan segera lolos bea cukai.

Ketegangan Utama: Hitung Mundur “23 April” Menuju Berakhirnya Kebijakan

Meski krisis pengeluaran barang segera terselesaikan, SMM mencatat bahwa hitung mundur kebijakan yang jauh lebih besar sedang mendekat.

Batas waktu “23 April” yang ditetapkan dalam warta terbaru bukanlah tanpa alasan. Menurut ketentuan asli 2021, langkah antidumping 5 tahun Malaysia terhadap baja tahan karat Indonesia memiliki tanggal kedaluwarsa hukum pada 23 April 2026.

Ini berarti seluruh jaringan perdagangan baja tahan karat Asia Tenggara akan menghadapi titik krusial Sunset Review dalam sedikit lebih dari sebulan:

  1. Lonjakan Impor: Dengan hanya tersisa satu bulan dalam “jendela bebas pajak” yang terjamin ini, eksportir Indonesia kemungkinan akan mempercepat pengiriman. Hal ini dapat memicu banjir jangka pendek material spot Indonesia ke pasar Malaysia, menekan harga lokal.
  2. Perombakan Kebijakan: Pasca-23 April, jika Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) tidak memperpanjang bea antidumping, pabrik Indonesia lainnya akan kembali memperoleh akses berbiaya rendah ke Malaysia. Sebaliknya, mengingat sikap proteksionis Malaysia yang kuat—tercermin dari tinjauan administratif 2023 [P.U. (A) 225] yang mengenakan bea terhadap Tiongkok, Korea, dan Thailand—jika MITI memperpanjang langkah tersebut, dapatkah Tsingshan mempertahankan pengecualian eksklusifnya pada siklus baru? Keputusan ini akan menentukan dinamika harga baja tahan karat ASEAN pada paruh kedua tahun ini.

SMM akan terus memantau pengumuman sunset review MITI yang akan datang serta data bea cukai untuk memonitor perubahan arus perdagangan baja tahan karat Asia Tenggara.

Pernyataan Sumber Data: Kecuali informasi yang tersedia untuk publik, semua data lainnya diproses oleh SMM berdasarkan informasi publik, komunikasi pasar, dan mengandalkan model database internal SMM. Hanya untuk referensi dan tidak menjadi rekomendasi pengambilan keputusan.

Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi: lemonzhao@smm.cn
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengakses laporan penelitian kami, hubungi:service.en@smm.cn
Berita Terkait
[SMM Analysis]Canada’s Sulfur Export Data – 2026 Exports Projected at 5.2 Million Tons
17 menit yang lalu
[SMM Analysis]Canada’s Sulfur Export Data – 2026 Exports Projected at 5.2 Million Tons
Baca Selengkapnya
[SMM Analysis]Canada’s Sulfur Export Data – 2026 Exports Projected at 5.2 Million Tons
[SMM Analysis]Canada’s Sulfur Export Data – 2026 Exports Projected at 5.2 Million Tons
||||Tip: This article is lengthy. You may directly refer to the final section: Core Questions & Answers|||| What is the annual export capacity of Canadian sulfur? Canada’s sulfur export tonnage has followed a trend of decline bottoming out explosive growth. The export volume stood at 3.35 million tons in 2022, 3.12 million tons in 2023, 3.02 million tons in 2024, and surged to a historical peak of 4.25 million tons in 2025. The annualized export tonnage is estimated at 5.22 million tons in 2026.
17 menit yang lalu
[SMM Nickel Flash News] Indonesia Fokus pada Proses RKAB Tambahan, Tidak Ada Sinyal Peningkatan Kuota Nikel Nasional
1 jam yang lalu
[SMM Nickel Flash News] Indonesia Fokus pada Proses RKAB Tambahan, Tidak Ada Sinyal Peningkatan Kuota Nikel Nasional
Baca Selengkapnya
[SMM Nickel Flash News] Indonesia Fokus pada Proses RKAB Tambahan, Tidak Ada Sinyal Peningkatan Kuota Nikel Nasional
[SMM Nickel Flash News] Indonesia Fokus pada Proses RKAB Tambahan, Tidak Ada Sinyal Peningkatan Kuota Nikel Nasional
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi XII DPR hari ini memfokuskan pembahasan pada prosedur dan persyaratan pengajuan RKAB nikel 2026 tambahan, bukan mengumumkan peningkatan kuota tambang nikel nasional. Pengajuan kuota tambahan hanya dapat dilakukan pada 1–31 Juli 2026, dengan persetujuan dinilai secara kasus per kasus. Kuota tambang tambahan diharapkan diprioritaskan bagi penambang yang memiliki kapasitas smelter terintegrasi domestik, sementara volume akhir alokasi tambahan masih dalam kajian. Dampak Pasar: Pertemuan tersebut tidak memberikan indikasi adanya peningkatan kuota RKAB nikel 2026 secara nasional, sehingga spekulasi pasar tentang ekspansi kuota yang signifikan belum terkonfirmasi.
1 jam yang lalu
EcoPro Amankan 39% Saham di Proyek Smelter Nikel Indonesia
1 jam yang lalu
EcoPro Amankan 39% Saham di Proyek Smelter Nikel Indonesia
Baca Selengkapnya
EcoPro Amankan 39% Saham di Proyek Smelter Nikel Indonesia
EcoPro Amankan 39% Saham di Proyek Smelter Nikel Indonesia
EcoPro Group mengumumkan pada 30 Juni bahwa pihaknya telah mengamankan 39% saham dalam proyek pembangunan smelter BNSI di Kawasan Industri Hijau Internasional (IGIP), yang merupakan bagian dari investasi tahap kedua perusahaan di peleburan nikel Indonesia. Hasilnya, EcoPro dan EcoPro BM berencana memimpin proyek peleburan nikel tersebut. Total investasi diperkirakan sekitar KRW 1,5 triliun.
1 jam yang lalu
[Analisis SMM] Tsingshan di Indonesia Menyelesaikan Pengiriman yang Tertahan saat Malaysia Membebaskan Bea Anti-Dumping - Shanghai Metals Market (SMM)